Sabtu, 02 Juni 2012

Urutan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam


Mengenai urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

1.      Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua :  kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
Ketiga : Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2.      Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
3.Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak       menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4.Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.[1]


Menurut Mazhab Syafi’i yang menjadi wali mujbir ialah ayah dan kakek. Mujbir artinya orang yang berhak mengakadkan perkawinan dan akadnya dapat berlalu bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa di minta kerelaannya dan si anak tidak menentukan pilihan (terus atau cerai) apanila ia dinikahkan sewaktu balum baligh,tetapi wali Mujbir ini dibatasi dengan bebarapa syarat:
a.       Mempelai laki-laki itu harus sekufu(sepadan) dengan mempelai perempuan.
b.      Mempelai laki-laki harus membayar maskawin denga tunai.
c.       Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan jelas maupun yang terselubung.
d.      Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.

Demikian tentang gadis-gadis pingitan. Adapun laki-laki,ia lebih berhak untuk mengawinkan dirinya dari pada ayahnya secara ijmak.Ayahnya tidak berhak untuk menjadi wali bagi dirinya. Bagaimana seorang ayah akan berbuat hukum untuk anaknya tanpa ada alasan hukum dan bertentangan dengan fitrah manusia? Bukankah ini berarti kezaliman,menjadikan anak sebagai budaknya,harus mengikuti pendapat ayahnya dan tidak berhak menentukan pikirannya sekalipun orang tuanya bodoh sedang anaknya pintar,cerdik dan bijaksana.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab,atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula dia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima,misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu,atau jelek akhlaknya,atau cacat badan yang menyebabkan prkawinannya dapat di fasakhkan. Dalam hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain,hingga kepada kalian sekalipun.

Para ulama berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin,padahal yang akan mengawininnya itu sudah sekufu dan sanggup membayar maskawin. Dalam hal seperti ini apabila walinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk dinikahkan. Dalam hal semacam ini hak wali yang enggan menikahkan iti tidak berpindah kepada wali hakim yang lebih rendah tingkatannya,tetapi langsung berpindah ke tangan hakim.[2]

Berkaitan dengan masalah wali hakim,dinyatakan didalam pasal 23 KHI yang berbunyi:
1)      Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2)      Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakum baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.[3]

Sebelumnya telah di terangkan bahwa wali anak perempuan merupakan hak dari wali aqrab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada penguasa,kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima. Hal-hal yang menyebabkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali hakim,yaitu:
(1)   Apabila ada sangketa antara wali.
(2)   Apabila tidak ada wali.Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada pada tempat.[4]

Apabila datang peminang yang sekufu,perempuannya bersedia, tetapi walinya tidak diketahui dimana berada,meskipun tidak jauh tempatnya atau wali meninggalkan kampung halamannya padahal sudah ada laki-laki yang akan memperistri, maka dalam keadaan semacam ini hakim berhak menikahkan laki-laki tersebut dengan perempuan yang tidak punya wali itu,kecuali apabila si perempuan bersedia menunggu kedatangan walinya,meskipun lama.Kalau ia tidak sabar, maka ia tidak harus menunggu kedatangan walinya. Hadis Rasulullah saw.menerangkan:
 ثلا ت لا يؤ خر ن ا لصلا ة إ ذ ا حضر ت و ا لأ يم إ ذا و جد ث نفا ( ر و ا ه ا لبيهفي )


Artinya: Tiga perkara yang tidak boleh di tunda,yaitu shalat apabila telah tiba waktunya,jenazah apabila telah hadir dan janda( orang yang tidak bersuami atau beristri) apabila telah mendapat orang yang sekufu. ( Riwayat al-Balihaqi).

D. Orang-orang yang Berada di Bawah Perwalian             
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 129 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw.riwayat dari Aisyah ra.:
 ا يما ا مر أ ة نكحت بغير ا ذ ن و ليا فنكا حها با طل فا ن ا ستجرو ا فا لسمطا ن و لي من و مي لها

                                  
Artinya: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya,maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah)lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali (Riwayat Empat kecuali an-Nasai).
 Dalam riwayat dari Abu Bardah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah saw.bersabda:
                                                                  لا نكا ح ا لا بو لي ( ر و ا ه ا لا ر بعة و ا حمد )

Artinya: Tidak sah nikah,kecuali (dinikahkan) oleh wali (Riwayat Ahmad dan Imam Empat).
·         Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun,maka harus dipenuhi beberapa syarat.
Pada bab terdahulu telah disinggung secara sepintas bahwa syarat wali adalah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :” yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim,aqil dan baligh”. Dalam pelaksanaanya,aqad nikah atau ijab dan qabul,penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mepelai laki-laki.

·         Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara  eksplisit.
Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan :”Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang,wali nikah yang tidak sah,atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan harus ke atas dari suami istri,jaksa, dan suami dan istri”. Jadi secara implisit bunyi pasa di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang di ikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama suami istri,maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Ini sejalan dengan isyarat hadis yang telah di kutip di atas,bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami istri,maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar. Dalam rumusan UU Perkawinan dinyatakan: “Hak untuk membatalkan oleh suami,atau isteri berdasarkan ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka  telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui  supaya sah.
·         Kata perkawinan dalam Undang-undang perkawinan, memang digunakan dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54, tetapi pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali sebagai pengampu atau kurator bagi anak yang sofih atau hajru. Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26 di atas, di kembalikan kepada pasal 2, yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah dan tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya  seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri,demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.[5]
·         Wali nikah ada dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah.Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan ab’ad (saudara terdekat atau agak jauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya  timbul, karena orang tua mempelai menolak (‘adal) atau tidak ada atau karena sebab lain.
·         Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21,22,dan 23. Selengkapnya akan dikutip dibawah ini:
Pasal 21:
(1)   Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan mempelai calon wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah,kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
      Ketiga, kelompok kerabat paman,yakni saudara laki-laki kandung ayah,saudara seayah,dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat,kelompok saudara laki-laki kandung kakek,saudara laki-laki seayah,kakek dan keturunan laki-laki mereka.
(2)   Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali.maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
(3)   Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
(4)   Apabila dalam satu kelompok derjat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama.

Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak,urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah,atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara.tuna rungu atau sudah udzun,maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yanh lain menurut derajat berikutnya.[6]             
Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:
1.      Ayah kandung.
2.      Kakek (dari garis ayah dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki)
3.      Saudara laki-laki sekandung
4.      Saudara laki-laki seayah
5.       Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6.      Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7.      anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8.      Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9.      saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10.  Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11.  Anak laki-laki paman sekandung
12.  Saudara laki-laki kakek sekandung
13.  Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
14.  Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada kepala negara yang biasa di sebut dengan wali hakim.
Ditegaskan dalam pasal 23:
(1)   Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya  atau gaib atau adlal(enggan).
(2)   Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak  sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
                              
       Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada,atau karena sesuatu hal, dianggap tidak ada yaitu:
(1)   Wali aqrab tidak ada sama sekali.
(2)   Wali aqrab ada, tetapi belum baligh.
(3)   Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila
(4)   Wali aqrab ada, tetapi pikun kearena tua.
(5)   Wali aqrab ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya.
(6)   Wali aqrab ada, tetapi tidak beragama islam sedang calon mempelai wanita beragama islam.[7]

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelas                 kan sebagai berikut:

(1)  Wali aqrab atau wali ab’ad tidak ada sama sekali.
(2)  Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
(3)  Wali aqrab ada,tetapi sedang ihram.
(4)  Wali aqrab ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud).
(5)  Wali aqrab ada, tetapi menserita sakit pitam.
(6)  Wali aqrab ada, tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
(7)  Wali aqrab ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar.
(8)  Wali aqrab ada, tetapi menolak untuk mengawinkannya (adlal).
(9)   Calon mempelai wanita menderita sakit gila,sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.
Sebagaimana diuraikan,peranan wali berkaitan dengan umur calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun seperti diatur dalam pasal 6 undang-undang perkawinan ayat (3), (4), (5), dan (6). Denagan demikian sangat tegas, kedudukan wali menjadi bagian esensial bagi sah dan tidaknya perkawinan


[1] Dapertemen Agama RI., Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:Karta Anda, t,th,), h. 27.
[2] H.S.A. Al- Hamdani, Risalah Nikah, h.120.
[3] Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, h. 28.
[4] Ibid., h.29.
[5] As-San’ani, Subul as- Salam, Juz III, jilid 2 (Kairo: Dar Ihya’ at-Turas al-Arabi, 1379 H/1960),h.117-118.
[6] Taqituddin Abu Bakar, Kifayah al- Akhyar, h. 49.
[7] Kholil Rahman, Hukum Perkawinan Islam  (Diktat tidak diterbitkan ) ( semarang: IAIN Walisongo,t,th.),h.36.




Syarat-syarat menjadi Wali Nikah


Wali dalam suatu pernikahan merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad nikah.Sebagian fuqaha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah.

Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar para ulama. Mereka beralasan dengan dalil Al-qur’an sebagai berikut :
 و اِ ذا طلقتم ا لنسا ء فبلغن أ جلهن فلا تعضلو هن أ ن ينكحن ا ز و ا جهن إ ذا تر ضو بينهم با ا لمعر  ف (ا لبقر ة 2 :  232 )


Artinya : Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka ( para isteri ) kawin lagi dengan bekas suaminya apabilah telah dapat keridaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf ( Q.S. Al-Baqarah : 232 ).[1]

Asbabun nuzul ayat ini berdasarkan suatu riwayat yang mengemukakan bahwa ma’qil ibn yang mengawinkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis iddahnya mereka berdua in gin kembali lagi, maka datanglah laki-laki tadi bersama-sama umar ibn khattab untuk meminangnya, ma’qil menjawab : hai orang celaka, aku muliakan kau dan aku kawinkan dengan saudaraku tapi kau ceraikan dia, demi allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, Al-baqarah : 232.

Ayat ini melarang wali menghalang halangi hasrat perkawinan kedua orang itu.Setelah ma’qil mendengar ayat itu, maka ia berkata aku dengar dan aku taati tuhan.Dia memanggil orang itu dan berkata : aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau (H.R Bukhori, Abu daud, dan turmidzi ).[2]

Melihat dari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Andaikan wanita itu dapat mengawinkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma’qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi saaudara wanitanya itu. Andai kata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andai kata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikah kan dirinya sendiri.

عن عا ئشة ا ن ر سول ا لله  صلى ا لله عليه  و سلم قا ل أ يما ا مر أ ة نكحت بغير ا ذ ن و ليا فنكا حها با طل فنكا حها با طل فنكا حها با طل فا ن د خل ها فلها مهر بما ا ستحل من فر جحا فا ذ ا ا هتجر فا لسلطا ن و لي من لا و لي له  (ر وا ه أحمد و ا بو د ا و د و ا بن ما جه و ا لتر مذ ي )     

  [3]
 Artinya:Dari Aisyah, Rasulullah saw,bersabda: Siapa di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal,nikahnya batal,nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyelenggarakan maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya.Jika pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tak ada walinya.( HR,Ahmad,Abu Daud, Ibn Majah dan Turmuzi). 

Artinya : Dari Abu Burdah Ibn Abi Musa dari ayahnya berkata dia: Bersabda Rasulullah SAW : Tidak sah nikah kecuali dengan wali. ( H.R Ahmad,Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hibban dan Al-Hakim )

Sebagian besar para ulama berpndapat bahwa perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, karena wanita suka dipengaruhi oleh perasaannya, maka ia tidak pandai memilih sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama perkawinan. Para wanita tidak boleh mengurus langsung akadnyam tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna. Pendapat yang berbeda dengan pendapat sebagian besar para ulama adalah pendapat abu hanifah dan abu yusuf, Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam suatu pernikahan. Perempuan yang sudah baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri, tetapi wajib dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan malik berpendapat wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan untuk mengawinkan perempuan awam.

Anak kecil, budak, orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu. Abu Hanifah dan abu Yusuf berkata
 ا ن ا لمر أ ة ا لعا قلة ا لبا لغة لها ا لحق في مبا شر ة ا لعقد لنفسها بكر ا كا نت أ و شيبا  و يستحب لها إ ن تو كل عقد

 ز و ا جها لو ليها صو نا لهاعن ا لتبذ ل إ ذ هي تو لت ا لعقد بمحضر من ا لر جا ل ا لأ جا نب عنها و ليس لو  ليها 
 ا لعا صب حق ا لإ عتر ا ض عليها إ لا إ ذ ا ز و جت نفسها من غير كفو ء أ و كا ن مهر ها أ قل من  ا  مهر ا لمثل   


Artinya : Sesungguhnya seorang perempuan yang berakal, yang dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya, baik ia gadis maupun janda, akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad perkawinannya kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki- laki lain apabila ia melakukan sendiri akad nikahnya, akan tetapi bagi walinya yang asib ahli warisnya tidak berhak menghalanginya, kecuali apabila ia melakukan perkawinan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak sepadan atau apabila maskawinnya lebih rendah dari mahar mitsil.

Wali memegang peranan penting dalam perkawinan. Wali nikah dalam islam mempunyai persyaratan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, karena itu tidak semua dapat menjadi wali nikah, sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 20 ayat (1), bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslimm aqil dan baligh.[4]

Didalam kitab Hidayah al - Mujtahid juga dinyatakan sebagai berkut :
[5] فا نهم ا تقو ا على ا ن من شر ط ا لو لا ية ا لا سلا م و ا لبلو غ و ا لذ كو ر ية

Artinya : Mereka telah sepakat bahwa syarat wali adalahIslam baligh dan berakal.

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan didalam kitab hukum perkawinan. Dalam islam ada tiga syarat yang disepakati Imam Mazhab yaitu :

  1. Islam
Disyaratkan wali itu seorang muslim apabila yang dikawinkan itu seorang muslim pula, maka tidak boleh seorang muslimah dinikahkan dengan seorang kafir.

Firman Allah SWT  dalam surah Ali Imran ayat 28.
 لا يتخذ ا لمو منو ن ا لكا فرين أو ليا ء من د و ن ا لمو منين و من يفعل ذ لك فليس من ا لله في ا لله شيا ا لا ا ن تتقو ا   منهم تقا ة و يحذ ر كم ا لله نفسه و إ لي ا لله ا لمصير


Artinya : Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Barangsiapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena ( siasat ) memilihara dari sesuatu yang ditakuti. Kepada Allah kembalimu.[6]

Beralasan dengan ayat diatas pula ulama berpendapat bahwa menyangkut orang kafir untuk mengurus urusan kaum Muslimin itu tidak boleh.

 (قا ل ا لجهصا ص) و عد هذ ه ا لا ية و نظا ءر ها و لا لة ا ن لا و لا ية للكا فر على ا لمسلم في شيء و ا نه ا ذ ا كا ن   للكا فر ا بن صغير مسلم با سلا م ا مه فلا و لا     ية له عليه من تصر ف و لا تز و يج و لا غير
Artinya: Al-Jassas berkata:Pada ayat ini yang semakna dengan ini menunjukkan tidak pada kekuasaan bagi orang kafir pada sesuatu urusan atas orang muslim yang masih kecil karena ibunya masuk islam,maka tidak ada hak atas anak itu,baik tentang hartanya,perkawinanya maupun yang lainnya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa orang kafir tidak ada kekuasaan terhadap urusan orang islam termasuk juga dalam hal kewalian,maka orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi orang miskin.

2.Baligh dan berakal
Baligh dan berakal merupakan persyaratan bagi wali, maka tercegahlah wali yang anak-anak dan orang gila, karena anak-anak dan orang gila itu masih dibawah kewalian orang lain.
 فلا يجو ز ا ن يكو ن ا لصبي و ا لمجنو ن و ليين لأنه مو لي عليهما لا ختلا ل نظر هما في ا مصلحتهما



Artinya : Maka tidak boleh anak-anak dan orang gila sebagai wali karena itu sebenarnya orang al ayat ini yang semakna dikan, karena ada kekurangan akal fikirannya dalam kemaslahatan keduannya.

Orang gila dan anak-anak adalah orang-orang yang tidak dibebani karena tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak bisa untuk memelihara kebaikannya apalagi untuk kepentingan orang lain.

3.Merdeka.

Disyaratkan wali itu merdeka, maka tidak boleh hamba menjadi wali, karena hamba itu tidak layak bagi dirinya, bagaimana ia dapat menjadi wali bagi orang lain.

4.Laki-laki
Disyaratkan wali itu laki-laki, maka perempuan tidak sah menjadi wali, Sabda Rasulullah SAW
 عن ا بي هرير ة ر ضي ا لله عنه قل : قل ر سو ل ا لله ص م لا تز و ج ا لمر أ ة و لا ينز و ج ا لمر أ ة نفسها     (  روه ا بن ما جه و ا لدار قطني )
       


Artinya : Dari Abu Hurairah R.a ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tidak menikahkan perempuan akan perempuan. Dan tidak akan menikahkan  akan dirinya sendiri ( H.R Ibn Majah dan Daruquntni )

5. Adil
Imam syafi’I mensyaratkan wali itu harus seorang yang adil, maka tidak sah apabila wali itu tidak adil, haram memandang beberapa factor yang menyebabkan hilangnya wibawa seorang wali dalam perkawinan apabila ia tidak sanggup berlaku adil.
 لقوله صلي ا لله عليه وسلم (لا نكا ح ا لا بو لي مرشد)  راواه ا لشا فعي في مسند ه بسند صحيح قا ل ا لا مام [7] ا صح شئ ء في ا لبا ب





Artinya : Rasulullah SAW bersabda : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid  (  H.R as – Syafi’I  dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad berkata : Hadist tersebut adalah yang paling sahih dalam bab ini.

Adapun yang dimaksud dengan mursyat menurut Imam Syafi’I adalah :
[8] قا ل ا لا مام ا لشا فعي ر ضي ا لله عنه و ا لمرا د با لمر شد ا لعد ل

Artinya : Imam Syafi’I R.a berkata : Dan yang dimaksud dengan Mursyid adalah adil.

Mursyid dalam hadist tersebut dianggap sebagai persyaratan yang utama bagi seorang wali, karena orang yang tidak dapat berlaku adil dikhawatirkan perwaliannya akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik atau membawa akibat sampingan yang mengurangi nilai perkawinan tersebut.


[1] Dapertemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Toha Putra,1986).
[2] Qamaruddin Saleh, Asbabun Nuzul (Bandung:Diponegoro,1984),h.78.
[3] Muslim al-Hajjaj, Sahih Muslim, juz li (Beriut: Dar al-Kutub al-Iimiyah, 1996),h.1036.
[4] Inperes No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam,h. 26.
[5] Ibn Rusyd, Bidayah al- Mujtahid, Juz II (Mesir:Al- Babi al- Halabi 1960), h. 17.
[6] Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 145.
[7] Muhammad Syarbaini al-khatib, Mugni al-Muhtaj.Juz III (Beirut : Dar al- Fikr, 1978 ), h. 155.
[8] Muhammad Syarbaini al-khatib, Al- Iqna, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t,th.),h.123.


Terimakasih atas kunjungannya, semoga berkenan Untuk Iklan dan Donasinya ke Link ini


Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam


Lafaz wali menurut bahasa adalah:
                       
ا لمحب ا لصد يق النصر ا لجار ا لحليس التاّ بع ا لصهر كل من و لي ا مر اصديقا ا لله و ليك أ ي حا فظك و سا هر عليك [1]

Artinya : Wali jama’nya ialah al-awliya ialah kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman, teman setia, pengikut, smenda, dan tiap orang yang menguasai perkara seseorang dikatakan Allah walimu artinya Allah telah memelihara dan menjagamu.
Sedangkan Muhammad Amin ibn Abidin menafsirkan lafaz wali dengan                
                                                                                                                      [2] خلا ف ا لعد و
  Yang berarti selain musuh.        
Menurut sara’ pengertian wali sebagaimana dijelaskan oleh Abd Ar-Rahman Al-jaziri adalah sebagai berikut :
ا لو لي في ا لنكا ح هو ا لذ ي يتو قف عليه صحة ا لعقد فلا يصح بد و نه


Artinya wali dalam nikah adalah yang dapat menghentikan atasnya sahnya nikah, maka tidak sah tanpanya.

Abu zahrah menerangkan pengertian wali nikah yaitu :
ا لو لا ية هي ا لقدر ة علي ا نشا ء ا لعقدة ر ة علي ا نشا ء ا لعقد نا فذ ا

Artinya : kewalian itu adalah akad yang dilaksanakan.

Pengertian wali nikah yang diajukan abd Ar-Rahman al-jaziri dan Muhammad Abu Zahrah tempatnya mengaku kepada makna menetapkan sahnya akad nikah.Kedua defenisi ini nampaknya masih terlalu umum,karena yang menetapkan sahnya nikah bukan saja pada wali,akan tetapi juga pada siqat dan saksi.Wahbah Az-zuhaili dalam kitab fiqh al-islam Waadillatuhu mengemukakan defenisi wali nkah menurut fuqaha sebagai berikut :

و في ا صطلا ح ا لفقا ء    ا لقد ر ة ع لى مبا شر ة ا لتصر ف من غير تو قف على ا جا ر ة ا حد

Artinya : Dan menurut istilah fuqaha, wali adalah : Kemampuan atas tindakan secara langsung tanpa adnya sesuatu yang dapat menghalangi kebolehan bertindak.

Defenisi yang diajukan Wahbah Az-zuhaili tampaknya membendung dua inti dasar, yaitu
1.      Kemampuan bertindak langsung.
2.      Tindakan kebolehan menikahkan tanpa ada yang dapat menghalangi.

Lalu M.Ibnu Abidin mendefenisikan wali sebagai berikut :
[3] ا لو لا ية     تنفيذ ا لقو ل على ا لفير شا ء ا و ا بر

Artinya : Kewalian adalah keputusan perkataan atas orang lain ( yang diwakilkan untuk menyetujui atau menolak.
Penjelasan Muhammad Arifin diatas tampaknya melihat pengertian wali itu dari segi pemindahan hak bicara, apakah ia menolak atau menerima. Dari beberapa defenisi diatas maka dapat diartikan bahwa yag dimaksud dengan wali nikah adalah :
1.      Orang yang mengambil keputusan atas tindakan orang yang diwalikan.
2.      Tidak ada yang menghalangi tindakannya.
3.      Tidak sah nikah tanpa adanya dia (wali)

Adapun mengenai masalah wali, didalam KHI telah diatur dalam pasal 19 disebutkan bahwa :
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang brtindak untuk menikahkannya.[4] Maksudnya bahwa dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim,wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandungnya.[5]

Didalam kitab Al-fiqh ‘ala mazahib al-Arba’ah disebutkan bahwa wali adalah orang yang mengaqadkan suatu pernikahan sehingga pernikahan itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah dan yang menjadi wali adalah ayah dan seterusnya.[6]
Wali adalah suatu ketentuan hokum syara’ yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dngan bidang hukumnya. Didalam kitab al-Mu’jam al-wasit disebutkan bahwa arti dari wali adalah :
[7] كل من و لي أ مر أ و قا م به

Setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya”[8]

Dalam kamus istilah fiqh yang dikemukakan tentang arti dari wali yaitu:“penolong, pelindung, penguasa.

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata wali mempunyai beberapa pengertian yaitu  :
  1. Orang menurut hukum (agama, adat ) diserahi kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa.
  2. Pengasuh pengantin perempuan pada ketika nikah ( yaitu orang yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki ), yang menjadi wali itu adalah bapak, kalau bapak telah meninggal boleh digantikan kakek, paman, saudara laki-laki atau saudara sepupu laki-laki.
  3. (Allah, wali Allah ), sahabat Allah yaitu orang suci dan keramat, orang suci yang mula-mula menyebarkan agama islam ditanah jawa.
  4. Kepala pemerintahan  ( daerah, Negara, dan sebagainya ). 

Melihat pengertian secara bahasa dapat dipahami bahwasanya siapa saja yang menguasai perkara atau urusan seseorang, baik orang tersebut punya hubungan secara langsung dengan orang yang urusannya berada ditangannya atau tak ada hubungan secara langsung dengannya seperti ia bukan kerabat dekat, maka ia dapat dikatakan sebagai wali.Jadi secara umum wali menurut bahasa arab adalah siapa saja yang bertindak selaku orang yang menguasai perkara atau urusan orang lain  atau melaksanakannya disebut sebagai wali.

Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus, perwalian yang khusus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Pembicaraan disini dibatasi pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia da masalah wali nikah.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hokum yang harus dipatuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya

Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama seperti islam, balig dan cakap. 


[1] Lois Ma’luf, Al—Munjid fi al-lugah (Beirut : Dar al-Masyriq, t, th,), h. 919.
[2]
[3] Muhammad ibn Abidin,Hasyiyat Radd al-Mukhtamar,h.55
[4] Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:Karya Anda,t,th.),h.26.
[5] Ibid.,h.139.
[6] Abdurrahman al-Jaziri,Kitab al-Fiqh ‘ala’ Mazahib al-Arba’ah,h.26.
[7] Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, Al-Mu’jam al-Wasit, (Mesir:Dar al-Ma’arif,1973),h.1020.
[8] M.Abdul Mujied,dkk,Kamus Istilah Fiqh (Jakarta:Pustaka Firdaus,1994),h.416.


Terimakasih atas kunjungannya, semoga berkenan Untuk Iklan dan Donasinya ke Link ini


Tinjauan Umum Wali Nikah dan Dasar Hukum Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam